JAKARTA - Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menghadirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang menjadi kabar baik bagi masyarakat. Program ini masih berlangsung dan akan terus dibuka hingga bulan depan. Melalui kebijakan ini, pemilik kendaraan bermotor yang memiliki denda pajak dapat memperbarui surat pajak kendaraan mereka tanpa harus membayar denda yang sebelumnya tertunggak.
Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini telah dimulai sejak 1 Agustus lalu. Langkah tersebut diambil dalam rangka memperingati dua momen penting, yakni Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dan 13 tahun ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini menjadi salah satu cara pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban finansial masyarakat, khususnya mereka yang memiliki tunggakan pajak.
Bagi pemilik kendaraan bermotor di Yogyakarta yang ingin memanfaatkan kesempatan ini, penting untuk mengetahui jadwal dan persyaratan yang telah ditetapkan. Berdasarkan informasi dari Samsat Kabupaten Sleman, program pemutihan pajak berlaku mulai 1 Agustus 2025 hingga 31 Oktober 2025. Dengan demikian, hingga saat ini, masih tersedia waktu sekitar satu setengah bulan untuk memanfaatkan kesempatan ini.
Pemilik kendaraan yang hendak mengikuti program ini wajib melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Apabila periode pelaksanaan berakhir dan pembayaran belum dilakukan, maka kesempatan mendapatkan penghapusan denda akan hilang. Program ini secara khusus ditujukan untuk membantu wajib pajak melunasi kewajiban mereka, sehingga penerimaan pajak daerah tetap optimal tanpa memberikan beban denda yang memberatkan.
Yogyakarta tercatat menjadi salah satu dari 15 wilayah di Indonesia yang secara serentak melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan pada periode ini. Dengan adanya kebijakan ini, pemilik kendaraan bisa menghapus sanksi administratif, termasuk denda pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), serta denda Jasa Raharja tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tentu menjadi kesempatan yang sayang untuk dilewatkan, terutama bagi masyarakat yang memiliki kendaraan dengan status pajak menunggak.
Selain program pemutihan pajak, Samsat DIY juga memberikan insentif tambahan berupa program cashback. Program ini berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran melalui metode QRIS atau aplikasi BPD DIY mobile. Cashback diberikan selama kuota masih tersedia sehingga dapat menjadi keuntungan tambahan bagi masyarakat yang disiplin melakukan pembayaran selama periode program berlangsung.
Secara umum, program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Indonesia merupakan kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menghapus atau mengurangi denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan kebijakan ini, pemilik kendaraan hanya diwajibkan membayar pajak pokok tahun berjalan tanpa perlu melunasi denda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini memberikan kemudahan sekaligus mendorong kesadaran masyarakat untuk taat pajak.
Untuk mendapatkan manfaat dari program ini, pemilik kendaraan harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Syarat tersebut meliputi kepemilikan STNK dan BPKB asli, fotokopi dokumen pendukung seperti KTP, serta kesiapan dana untuk membayar pajak pokok tahun berjalan. Selain itu, pengajuan pemutihan harus dilakukan dalam periode yang telah ditentukan agar mendapatkan pembebasan denda.
Tak hanya itu, bagi masyarakat yang ingin melakukan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), diperlukan sejumlah dokumen tambahan. Pemohon harus membawa dokumen asli dan/atau fotokopi STNK, BPKB, dan KTP. Selain itu, diperlukan kwitansi pembelian kendaraan yang ditandatangani di atas materai dari pemilik sebelumnya. Apabila domisili pemohon berbeda dengan wilayah yang tertera di dokumen kendaraan, maka perlu dilakukan cabut berkas sesuai prosedur yang berlaku.
Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, pemilik kendaraan dapat langsung mendatangi kantor Samsat di wilayah Provinsi DI Yogyakarta. Di sana, proses pembayaran pajak, bea balik nama, maupun penghapusan denda dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat dapat memperbarui status pajak kendaraan mereka dengan lebih ringan dan tanpa beban denda yang menumpuk.
Program pemutihan pajak kendaraan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus mendukung penerimaan daerah yang pada akhirnya digunakan untuk pembangunan. Dengan adanya program ini, masyarakat bisa memanfaatkan momentum untuk menertibkan administrasi kendaraan mereka, menghemat pengeluaran, dan berkontribusi terhadap kemajuan daerah.
Kebijakan ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga dapat menjadi sarana edukasi agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya membayar pajak tepat waktu. Dengan tertib administrasi, risiko denda di masa depan bisa dihindari, dan penerimaan daerah akan lebih optimal.
Program ini juga mendorong penggunaan layanan pembayaran non-tunai melalui QRIS dan aplikasi mobile perbankan daerah, sehingga transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendukung digitalisasi sistem pembayaran dan mempermudah akses layanan publik bagi masyarakat.
Dengan waktu yang masih tersisa hingga akhir Oktober, masyarakat diimbau segera memanfaatkan kesempatan ini agar tidak kehilangan hak untuk mendapatkan keringanan. Program ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk membantu warganya, sekaligus memastikan penerimaan pajak tetap berjalan baik demi mendukung pembangunan di Yogyakarta.
